Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Barat Jabar) dan PMI Kabupaten Bandung siap mendukung Forum Kabupaten Bandung Sehat (FKBS) untuk program tahun 2017. Hal tersebut dikatakan Sekretaris PMI Jawa Barat Kombes Pol. Purn.H.Ruhanda.,M.,Si saat acara Penutupan Bulan Dana dan Musyawarah Kerja PMI Tahun 2017 yang dipusatkan di Gedung Korpri Soreang, Selasa (21/2).
“PMI siap mendukung program FKBS tahun ini. sebagai mitra pemerintah daerah, FKBS dinilai dapat membantu menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, budaya dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Dan kami siap mengabdi,” ucap Ruhanda.
Dia menuturkan, dukungan PMI untuk FKBS bisa mempersuasif masyarakat akan terciptanya Kabupaten Bandng sehat, bahkan menurutnya capaian bulan dana PMI untuk tahun 2017 bisa meningkat.
“Saya berharap, dukungan ini, selain berdampak positif bagi terwujudnya Kabupaten Bandung Sehat, juga bisa meningkatkan capaian bulan dana PMI tahun ini,” imbuhnya.
Sementara Ketua Bulan Dana PMI Kabupaten Bandung Hj. Kurnia Dadang Naser mengungkapkan kesiapannya kembali untuk menjadi ketua pada tahun 2017. Dia berharap ke depannya ada output yang lebih jelas dalam pemanfaatan hasil bulan dana ini, khususnya untuk gerakan kemanusiaan yang lebih luas.
“Pemanfaatan bulan dana ini akan lebih berdampak langsung pada gerakan kemanusiaan. Dari 31 Kecamatan, 16 diantaranya berpotensi terjadi bencana. Maka salah satu kegiatan PMI selain penanggulangan bencana,yakni ikut mengembangkan bagaimana masyarakat itu peduli terhadap lingkungan sebagai upaya prefentif terjadinya bencana,” ungkap Nia Naser yang juga sebagai Ketua FKBS Kabupaten Bandung ini.
Program FKBS tahun ini, lanjut Nia, berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus akan dulakukan 4 tatanan, yakni kawasan pemukiman sarana prasarana umum, pariwisata sehat, ketahanan pangandan gizi juga kawasan kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri.
“Hal inilah yang akan menjadi tanggung jawab sekaligus menjadi tantangan bagi para pengurus PMI, sebagai dukungan dalam menunjukan pengabdian pada masyarakat melalui 4 tatanan tadi,” imbuhnya.
Sementara Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, Marlan mengatakan, jika dicermati eksistensi PMI sebagai sebuah organisasi, sekurangnya terdapat dua fungsi utama yang harus menjadi perhatian dalam menjalankan organisasi yaitu fungsi internal dan eksternal.
“Fungsi internal yakni untuk memenuhi kebutuhan organisasi terutama dalam hal peningkatan kompetensi dan perlindungan bagi anggota PMI itu sendiri, kemudian fungsi eksternal untuk membantu pemerintah di bidang sosial manusia akan memberikan kontribusi atau stimulasi kebijakan kepada pemerintah daerah, serta memberikan pelayanan dalam perspektif pengabdian kepada masyarakat.
